PKS Punya Daftar ‘Memprihatinkan’ Satu Tahun Periode Kedua Jokowi, Panjang…

BERITA ISLAM - Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini menilai satu tahun periode kedua Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) jauh dari kata berhasil.

Sebaliknya, justru semuanya kinerja pemerintah disebutnya cenderung memprihatinkan.

Demikian disampaikan Jazuli Juwaini melalui keterangan tertulisnya, Selasa (20/10/2020).

Menurutnya, penanganan Covid-19 di Indonesia menjadi catatan yang cukup serius.

Sebab, pandemi Covid-19 di Indoneisa tidak tertangani dengan manajemen serta kepemimpinan bencana yang efektif.

“Sehingga jelas arah dan kebijakan mengatasi Covid dan dampaknya,” ujarya.

Akibatnya, akhir pandemi virus asal Kota Wuhan di Indonesia itu sampai kini belum bisa diramalkan kapan akan berakhir.

Kondisi itu kemudian berimbas pada beban ekonomi yang semakin berat, apalagi jika semakin berlarut-larut.

“Instruksi dan harapan presiden pun kepada jajarannya selalu meleset,” kritiknya.

Di sisi ekonomi, Pemerintahan Jokowi juga gagal karena cenderung turun, bahkan sejak triwulan I 2020 sebelum pandemi di mana pertumbuhan ekonomi hanya 2,97% (yoy).

Kondisi itu selanjutnya semakin memburuk dengan dampak yang dibawa pandemi Covid-19.

Alhasil, tingkat kesejahteraan ekonomi rakyat pun semakin memburuk.

Hal itu ditandai dengan melonjaknya kemiskinan dalam setahun ini menjadi 27,5 juta orang atau 10,2 persen.

Angka itu naik 3 juta dibanding dengan akhir 2019 lalu.

“Demikian juga angka pengangguran yang naik dari 5,5 juta orang menjadi 12,7 juta orang atau 9,1 persen serta beberapa hal lainnya,” bebernya.

Hal lain yang disoroti partai berlambang bulan sabit kembar itu adalah kondisi politik dan penegakan hukum.

Anak buah Sohibul Iman ini mengakui, koalisi besar pemerintah memang mampu mengkonsolidasi kekuatan politik, baik di pemerintahan maupun parlemen.

Akan tetapi, PKS, kata Jazuli, menemukan kecenderungan keputusan-keputusan politik yang semakin oligarkis dan miskin diskusi publik.

Salah satunya soal proses pengajuan dan pengesahan Perppu penanganan Covid dan dampak ekonominya.

Paling baru, sambungnya, adalah pembahasan dan pengesahan Omnibus law UU Cipta Kerja.

Yang sebagaimana diketahui bersama, bahwa UU sapu jagat itu menuai penolakan dari banyak pihak.

Juga memicu suara kritis publik di luar parlemen yang terkesan seperti tidak dihiraukan oleh pemerintah.

“Bahkan untuk sekadar menunda RUU supaya fokus pada penanganan dampak Covid juga tidak dihiraukan,” kritiknya lagi.

Jazuli pun sangat menyesalkan bahwa dalam perjalanan, ada semacam pembungkaman kelompokyerhadap kritis dengan berbagai narasi yang menyudutkan.

“Sejumlah tokoh dan kelompok kritis ditangkap dan diproses hukum. Sulit untuk tidak mengatakan kental bernuansa politis,” kecamnya.

Atas pertimbangan tersebut, Fraksi PKS mendesak Pemerintah lebih bijak dan memperhatikan suara-suara kritis masyarakat.

Selain itu, juga agar selalu mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif.

Bukan malah menghadapinya dengan berbagai narasi yang menyerang, aparat yang represif, serta jeratan proses hukum.

“Karena kritik yang disampaikan sejatinya sama-sama untuk kemajuan bangsa yang bermartabat dan berdaulat,” pungkasnya.

Berbagi :