Antisipasi Gejolak Sosial, Jokowi Harus Hati-hati Terapkan Kebijakan Penanggulangan Wabah Covid-19

[BERITA ISLAM] Pemerintahan Joko Widodo diminta mengantisipasi terjadinya kegaduhan sosial dengan cara cermat dalam menerapkan setiap langkah dalam upaya menanggulangi pandemik Coronavirus Disease (Covid-19).

Pendapat itu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Develompent Review, Muhammad Rifai Darus saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin malam (13/4).

MRD -sapaan akrabnya- mengatakan, pemerintahan Joko Widodo harus benar-benar cermat dalam melakukan penanggulangan pandemik Covid-19. Secara khusus pemerintah pusat harus melakukan pengawasan secara maksimal terhadap langkah pemerintah daerah menanggulangi wabah asal Kota Wuhan, China ini.

Putra Bumi Cenderawasih ini menyebutkan, dana sebesar Rp 405,1 triliun yang dialokasikan untuk menanggulangi Covid-19 ini harus dikawal agar tepat sasaran.

Ia mengaku khawatir dana itu justru akan menimbulkan kegaduhan sosial baru jika pemda tidak efektif dalam mendistribusikan.

"Kepala kepala daerah dalam penggunaan dana Rp 405,1 triliun, semua bekerja secara struktural dan bersama. Kalau semua ini berjalan tidak cermat, maka akan terjadi gejolak sosial yang sangat besar," demikian kata MRD, Senin (13/4).

Lebih lanjut, MRD menjelaskan, saat ini kondisi masyarakat kita serba terbatas, baik dalam hal ekonomi, sosial dan kesehatan. Ia meminta pemerintah dari pusat dan daerah melakukan pengawalan yang jelas terhadap seluruh lapisan masyarakat.

"Masyarakat disuruh tinggal di rumah terus perut lapar, tanpa adanya pengawalan kesehatan, ekonomi dan sosial maka akan timbul kegaduhan sosial yang besar karena keterlibatan pemerintah. Tentu ini tidak kita inginkan, makanya pemerintah harus cermat," kata MRD.

MRD mewanti-wanti pemerintah agar serius dalam menjalankan setiap kebijakan yang diputuskan untuk menanggulangi wabah Covid-19. Jika tidak berjalan dengan maksimal, mantan Ketum DPP KNPI ini memprediksi akan terjadi aksi kriminal dan berbagai keributan sosial lainnya.

"Kalau perut sudah lapar, gerakanya dibatasi keributan sosial bisa terjadi, bisa perampokan, pembakaran dan lainnya. Pemerintah harus memastikan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat," pungkasnya.

sumber: RMOL