Ini Janji Jokowi Di Tahun 2014 Terhadap Guru Honorer Jika Terpilih Jadi Presiden
Beritaheboh.net - Nasib guru honorer supaya diangkat menjadi PNS oleh pemerintahh sampai saat ini belum jelas ujungnya. Akhirnya, ribuan guru honorer pada Selasa (30/10/2018) melakukan demo besar-besaran sampai menginap di seberangg istana untuk memperjuangkan kejelasan nasib mereka.
Seperti dikutip dari Kompas.com, Presiden Joko Widodo cuek dan enggan menanggapi aksi demonstrasi yang diklaim diikuti 70.000 guru honorer itu.
Pihak istana juga tidak memberikan solusi yang bisa memenuhi tuntutan para guru. Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih mengatakan tak ada tanggapan Jokowi atau pihak Istana, akhirnya massa pun bermalam di sana dengan beralaskan aspal dan beratapkan langit.
Berbicara terkait nasib guru honorer, sebelumnya di Pilpres 2014 Jokowi pernah berjanji untuk memperhatikan nasib guru honorer.
Ini Janji Jokowi Di Tahun 2014 Terhadap Guru Honorer yang kami kutip dari Detik.com, Senin (2/6/2014).
--------
Ini Janji Jokowi untuk Guru Honorer Jika Terpilih Jadi RI-1
Jakarta - Selain menjanjikan kuota Mendikbud dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), capres Joko Widodo juga menjanjikan hal lain untuk pahlawan tanpa tanda jasa itu. Jokowi berjanji akan menyelesaikan semua permasalahan guru honorer seandainya terpilih nanti.
"Kalau saya jadi presiden pengen rampungkan secepatnya (masalah guru honorer). Tapi harus ada kualifikasi," kata Jokowi dalam acara Rapimnas PGRI, di Puri Agung Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Minggu (1/6/2014).
Menurut Gubernur DKI Jakarta itu, sejauh ini sudah ada 5.900 guru bantu di Ibu Kota yang tak lagi bermasalah. Hal tersebut selesai setelah mengirimkan surat kepada Menteri Aparatur Negara 3 kali berturut turut.
"Guru honorer masih ada sekitar 12 ribu kalo nggak keliru, sedang diurus. Faktanya kita kekurangan guru. Masalahnya keputusan di Menpan bukan di Gubernur," tutur Jokowi.
Pada peringatan hari pendidikan nasional 2 Mei yang lalu Jokowi menyatakan kualitas pendidikan harus secepat mungkin ditingkatkan melalui kurikulum dan kompetensi guru. Menurutnya peningkatan kompetensi guru harus merata, tak hanya untuk guru PNS tapi juga honorer.
"Oleh karena itu, kesejahteraan guru itu wajib, baik guru honorer maupun PNS," ujarnya, di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (1/5) lalu.
------
Dan kini menjelang Pilpres 2019, ribuan guru honorer meminta kejelasan kembali akan nasib mereka kepada pemerintah.